Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif (BPEK), Pengejawantahan Nawa Cita Kabinet Kerja

The Lost Atlantis, Negeri gemah ripah loh jinawi yang konon disebut-sebut sebagai barisan kepulauan Nusantara. Meski belum ada studi ilmiah yang cukup kuat untuk membuktikan kebenarannya, masyarakat Indonesia sudah sepatutnya bersyukur karena letak geografisnya yang identik membuat Indonesia menjadi crossing-point jalur perdagangan internasional yang strategis. Sayangnya kondisi demografi bangsa ini sangat bertolak belakang dengan pontensi sumber daya alam yang dimiliki. Populasi penduduk yang begitu besar dengan indeks kualitas hidup yang relatif rendah menjadikan hal ini sebuah PR besar setiap rezim yang berkuasa untuk selalu berupaya melakukan terobosan-terobosan cerdas dalam membangun bangsa dan negara.

Perekonomian sebagai salah satu pilar penting berdiri tegaknya suatu bangsa, sudah seharusnya untuk ditanggapi dengan lebih fokus dan penuh perhatian dalam memaksimalkan seluruh sektor sumber daya Indonesia yang mungkin dieksplorasi lebih jauh lagi. Kebijakan-kebijakan moneter maupun fiskal tak henti-hentinya diuji coba dan diterapkan dengan berbagai macam instrumen yang berbeda. Namun, hingga saat ini belum ada hasil yang signifikan dalam pencapaian stabilitas perekonomian yang berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dewasa ini acap kali pemerintah mendengungkan gerakan ekonomi kreatif. Kampanye ekonomi kreatif tak henti-hentinya bergumam karena dinilai sebagai solusi jitu dalam suksesi implementasi Inpres No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Tetapi sebenarnya istilah Ekonomi Kreatif muncul akibat lahirnya tren ekonomi berbasis kreativitas pada tahun 1997 di Negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Teori ini berhasil dicetuskan oleh John Howkins dalam bukunya The Creative Economy : How People Make Money from Ideas pada tahun 2001.

Dalam kampanyenya, Presiden RI ke-7 menyampaikan visi, misi, dan program aksi dalam bingkai Nawa Cita atau Sembilan Agenda Prioritas. Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dilantik pada 20 Oktober 2014 lalu menerangkan bahwa merosotnya wibawa negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, serta intolerasi dan krisis kepribadian Indonesia dapat ditangani dengan jalan efektivisasi penyelenggaraan birokrasi dengan tata kelola pemerintahan yang efisien, kemandirian yang mensejahterakan, dan yang terpenting adalah revolusi mental. Singkatnya, konsep Trisakti Bung Karno sebagai manifestasi luhur amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengembangan Ekonomi Kreatif rupanya menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Jokowi-JK. Sektor ekonomi kreatif yang pada era kekuasaan SBY berada satu atap dengan Kementerian Pariwisata, kini pemerintah sedang mengupayakan payung hukum yang tepat untuk merombak merger antara keduanya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa sebuah lembaga negara yang berbentuk badan akan mendapatkan fokus dan intervensi langsung dari kepala negara. Hal ini berbeda dengan formasi kementerian yang prosedural dimana seorang presiden tidak bisa mengendalikan realisasi program secara langsung melainkan harus mempertimbangkan usulan menteri terkait yang telah ditetapkan sebagai tangan kanan presiden.

Sampai tulisan ini dibuat belum ada peraturan pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan yang diterbitkan terkait pemetaan kerangka kegiatan, alokasi anggaran, dan juga elemen-elemen lain terkait pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif (BPEK). Sejak masyarakat mengetahui secara resmi bahwa ekonomi kreatif tidak lagi bersandar pada Kementerian Pariwisata atau berdiri sendiri sebagai kementerian seperti ekspektasi yang merebak, wacana ini menuai sejumlah kritik kekecewaan publik, salah satunya protes yang dilontarkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kadin Indonesia melalui Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif, Budyarto Linggowiyono, menyesalkan sikap Jokowi yang “menurunkan derajat” Kementerian Ekonomi Kreatif yang hanya berbentuk badan. Dirinya menilai bahwa kedepannya akan terjadi pergeseran perspektif masyarakat terhadap ekonomi kreatif. Masyarakat akan beranggapan bahwa ekonomi kreatif tidak lebih penting dari sektor pariwisata.

Namun pada dasarnya statement tersebut telah melalui kalkulasi kompleks dan pertimbangan panjang sebelum pemerintah mewacanakan kebijakan tersebut. Menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sebuah badan akan memiliki jangkauan yang lebih luas. Karena badan akan dipimpin oleh pejabat tersendiri yang “sedikit dibawah menteri,” imbuhnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapennas, Andrinof Chaniago, juga menegaskan bahwa porsi kementerian terlalu besar untuk bidang ekonomi kreatif.

Langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut juga sejalan dengan pemikiran para akademisi dan praktisi ekonomi. Salah satunya Mantan Kepala BKPM, Mahendra Siregar, seperti yang dikutip dari sebuah media harian online beliau mengatakan bahwa, “Golnya badan ini dapat mendorong ekonomi kreatif sampai di tingkat yang lebih komersial. Bukan hanya yang sudah dilakukan cukup bagus oleh Kemenparekraf dengan membentuk ekosistem dan komunitas ekonomi kreatif yang kuat, tetapi ditambah aspek operasional, peningkatan nilai tambah dan komersial.”

Laman daring Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) mengklaim bahwa ekonomi kreatif dapat berkontribusi pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto hingga 15% di tahun 2025. Dengan prasyarat hanya konsolidasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Ekonomi Kreatif 2013 mencatat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia mencapai 5,76 persen dimana angka tersebut berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,74 persen. Sehingga jika dihitung, industri kreatif di Indonesia telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 642 triliun rupiah atau sekitar 7 persen dari angka nasional. Di tahun yang sama, industri kreatif juga berhasil menyerap 11,8 juta orang untuk menjadi pelaku utamanya.

Seperti yang telah diketahui, pemerintah mengidentifikasi sub-sektor ekonomi kreatif menjadi 15 wilayah. Yaitu: Periklanan (Advertising), Arsitektur, Pasar Barang Seni, Kerajinan (Craft), Desain, Fesyen (Fashion), Video-Film-Fotografi, Permainan Interaktif (Game), Musik, Seni Petunjukan (Showbiz), Penerbitan-Percetakan, Layanan Komputer-Piranti Lunak (Software), Televisi-Radio (Broadcasting), Riset-Pengembangan (Reasearch and Development), serta Kuliner. Dan diantara ke-15 ruang lingkup sub-sektor ekonomi kreatif tersebut, tak disangka bahwa kuliner dan fesyen memberikan sumbangsih terbesar, masing-masing 209 triliun rupiah (32,5%) dan 182 triliun rupiah (28,3%) di tahun 2013. Hasil riset UNESCO dan UNDP juga menyatakan bahwa perkembangan ekonomi kreatif yang begitu pesat tidak hanya akan berdampak langsung terhadap pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai ekspor melainkan juga berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara agregat serta pembangunan yang berkelanjutan.

Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, Edisi 14, Desember 2012 merilis lima permasalahan utama yang menjadi pokok perhatian dalam rangka pengembangan industri kreatif untuk pencapaian 2015. Pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya insani industri kreatif yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Kedua, iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha di bidang ekonomi kreatif. Ketiga, kurangnya apresiasi pemerintah terhadap karya kreatif yang dihasilkan. Keempat, belum adanya sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha. Dan yang terakhir, masih lemahnya dukungan finansial terhadap para aktor ekonomi kreatif.

Untuk tataran sistem pendidikan saja, Indonesia telah tertinggal enam tahun dibanding Tiongkok. Indonesia pun sebagai masyarakat internasional, terlambat sepuluh tahun dalam pengembangan ekonomi kreatif. Masyarakat Indonesia terlanjur berkiblat pada dunia modern bangsa barat. Yang kemudian berimplikasi dengan dominasi beban impor dan juga sikap apatis bangsa terhadap produk dalam negeri. Sehingga sudah selayaknya para stakeholders untuk membuat titik balik yang fundamental terhadap isu krusial ini dengan lebih memperhatikan sumber daya insani potensial, sebelum menjadi bumerang tatkala luar negeri jauh lebih menjanjikan kesejahteraan atas setiap karya unik yang mereka hasilkan.

Presiden Jokowi mencontohkan, kegandrungan remaja pada Korean Pop (K-Pop) yang telah menggemparkan dunia dewasa ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas negeri ginseng, Korea Selatan. Menurut eks Gubernur DKI Jakarta itu, Korea Selatan tak serta merta melahirkan efek K-Pop yang fenomenal melainkan mereka telah mempersiapkan K-Pop selama 13 tahun dengan merekrut ribuan orang untuk menjadi artis K-Pop yang dipilih dan dilatih ala militer.

Bercermin dari konstelasi Korea Selatan dalam membangun identitasnya, Presiden Jokowi belajar bahwa Indonesia dengan kekuatan musik etniknya yang sarat akan nilai budaya tradisional akan mengikuti jejak “virus” K-Pop. Tentunya setelah dikemas kontemporer dan dengan langkah-langkah promosi yang masif baik di dalam maupun di luar negeri. Jika semua hal tersebut dilaksanakan dengan baik – yang notabene merupakan satu diantara nawa cita kabinet kerja – dirinya yakin Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia yang bertengger di peringkat 10 akan memiliki peluang besar untuk jauh lebih dikenal seantero jagat dan tidak akan ada yang bisa menandingi. Pada akhirnya, platform jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dapat tercapai.

There are 43 comments

  1. Anjas Manansang

    Mantap! Calon mentri nih kyknya bberapa thun ke depan 😀 mungkin juga calon Presiden, ttap smangat blajar mmbangun negri bro (y)

  2. Loker Sejabotabek

    Pengembangan Ekonomi Kreatif (BPEK), Merupakan Program yang sangat membantu masyarakat dan pemerintah tentunya dalam memajukan ekonomi indonesia yang sedang memburuk,

    Tapi semua itu akan terwujud Jika ada dukungan dan peran aktif dari berbagai pihak,

    Dan Pemerintah juga harus menjalankan program ini dengan Profesional, jangan jadikan program ini untuk balas budi ke golongan tertentu saja.

  3. Haryono

    ekonomi kreatif memang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara, sehingga lewat peluang ini negara harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. yaps kegiatan advertising dan game juga masuk bagian dari ekonomi kreatif.

  4. burunglovebird.net

    Pengembangan Ekonomi Kreatif (BPEK), Merupakan Program yang sangat membantu masyarakat dan pemerintah tentunya dalam memajukan ekonomi indonesia yang sedang memburuk,

    Tapi semua itu akan terwujud Jika ada dukungan dan peran aktif dari berbagai pihak,

    Dan Pemerintah juga harus menjalankan program ini dengan Profesional, jangan jadikan program ini untuk balas budi ke golongan tertentu saja.

Post Your Thoughts


+ delapan = 15